Rokan Hilir, newsinfodaerah.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil)
terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan,
termasuk pada layanan administrasi kepegawaian. Salah satu langkah yang
dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab
Rohil.
Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir,
H. Bistamam, meninjau langsung pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu
(14/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta
Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung
pelaksanaan proses perekaman identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah
daerah dalam memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital
agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut
baik kunjungan Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan
daerah menjadi dukungan bagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan
pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati
beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan
perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar
Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk
mendukung proses administrasi kepegawaian secara digital, termasuk kebutuhan
administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi
diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus
mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital Kepala
BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari upaya
validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan
melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.
Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting
dalam mendukung ketertiban administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan
data dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang
berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh
tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata
kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan
memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah.”terang
Yulisma.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan
dapat mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur
serta mempermudah proses pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.
Kendala Jaringan Sempat Terjadi Dalam pelaksanaan
perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan yang
berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan data.
Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan
kegiatan tetap berjalan. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi
teknis menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat
terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa
menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan
normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan
rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR Perekaman
TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen
bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN, PPPK
dan PPPK Paruh Waktu.
Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan
administrasi kontrak kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses
administrasi dapat ditata dengan lebih sistematis.
Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR,
Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan
administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan birokrasi yang lebih
efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya
pemerintah daerah dalam menyesuaikan proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan
pelayanan yang semakin mengandalkan sistem informasi dan teknologi.
